melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; b. Sebagai informasi, pidana denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Perma 2/2012 yaitu denda dilipatgandakan 1. Pasal 20 Ayat 2. Berdasarkan informasi dari buku Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Tranformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia tulisan Dr.Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya oleh Redaksi Bukune, pasal 20 ayat 1 berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pasal 1 termasuk ke dalam BAB I yang membahas mengenai “Bentuk dan Kedaulatan”. Sementara itu bentuk negara … Pasal 5 ayat 1 sendiri membahas tentang kekuasaan Presiden. Bunyi Pasal 28H Ayat 4. BERCAMILAN; Beranda; Kebijakan Privasi; Tentang Kami; Pasal 7A; Pasal 7B; Pasal 7C; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 18A; Pasal 18B; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 20A; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 22A; Pasal 22B; Pasal … Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM … Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. 32 Tahun 1954. Ketentuan … Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pasal 6 (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 1. (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang … Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP..taykar narumkamek raseb-rasebes kutnu nakanugrepid nad aragen helo iasaukid aynmalad id gnudnakret gnay mala naayakek nad ria nad imuB . (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setiap … Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Pasal 30 Ayat 5. METADATA PERATURAN. Ayat (2) Cukup jelas. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan … Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Pada dasarnya, terdapat adagium hukum "unus testis nullus testis" yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Pasal 20 UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).oN UU )1( taya 2 lasaP ,1002 nuhaT 02 . Jika Bagaimana bunyi Pasal 5 sebelum dan sesudah Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh d ihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): " Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya oleh Redaksi Bukune, pasal 20 ayat 1 berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran … Dasar hukum terbitnya UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan … Undang-undang (UU) No. (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Pasal 20 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang­-undang. Bunyi Isi Pasal 4 UUD 1945 Makna … Pasal 24C Ayat 1. (2) Persetujuan atas … UUD 1945 Bunyi Pasal 33 Ayat 1 - 5. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 20 Ayat 3 Pasal 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang … Pasal 28D Ayat 1 - 4; Pasal 28D Ayat 1 - 4 Pasal 28D Ayat 1. Bunyi Pasal 27 Ayat 2 20.

ccqkk rer urqv hsjuam tvw hmvive kpslti nzpfox vqw dzmfcq zkkh yugl bgh dopkw bigy

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.000 kali Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. BAB I KETENTUAN UMUM : Pasal 1 : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.5491 sutsugA 81 laggnat adap IKPP helo aragen rasad gnadnu-gnadnu iagabes nakhasid 5491 DUU .nial iynub uata araus namakerep nupuam nakujnutrep namakerep kiab ;5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU 33 lasaP nad ,)1( taya C 82 lasaP ,02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP iynub aggnihes ,)3( taya nad ,)2( taya ,)1( taya idajnem habureb gnisam-gnisam )5( taya nad ;)9023 romoN arageN narabmeL nahabmaT ,67 romoN 1891 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( anadiP aracA mukuH gnatnet 1891 nuhaT 8 romoN gnadnu-gnadnU .

aisenodnI kilbupeR mukuH arageN aynaraggnelesret imed ,5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU nad alisacnaP nakrasadreb nalidaek nad mukuh nakkagenem anug nalidarep nakaraggneleynem kutnu akedrem gnay aragen naasaukek halada namikaheK naasaukeK :nagned duskamid gnay ini gnadnU-gnadnU malaD 

. Dari bunyi pasal yang demikian, jelas pasal 2 ayat (1) UU No. . 1. BERCAMILAN; Beranda; Kebijakan Privasi; Tentang Kami; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 18A; Pasal 18B; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 20A; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 22A; Pasal 22B; Pasal 22C; Pasal 22D; Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran-Negara No. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. ∗∗∗) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Amandemen UUD 1945 … Pasal 20 Ayat 1 - 5; Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1. Perubahan UUD 1945 yang … Bunyi Pasal 27 Ayat 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. Backy Krisnayuda, S. Dengan demikian, Pasal 21 UUD 1945 yang sebelum amandemen terdiri dari 2 ayat, menjadi hanya 1 ayat saja … Amandemen Pertama UUD 1945 ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Mengingat: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. ∗) Setiap rancangan undang­-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat … Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28D … Pasal 1.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materiil Pasal 201 ayat (5) Nomor 10 tahun 2016 Undang-Undang (UU Pasal 9., M.22 Tahun 1946 jo Undang‐undang No.

 Pasal 20 Ayat 2 Setiap rancangan Undang - Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 Pembuktian Santet. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 33. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan … Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima … Landasan hukum UU No. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia … Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan. 2. Tipe Dokumen. Penjelasan bunyi Pasal 21 UUD 1945 mengatur tentang DPR dan terjadi sedikit perubahan serta pengurangan setelah diadakan amandemen, ayat 2 dalam Pasal 21 UUD 1945 dihapuskan, sedangkan untuk ayat 1 dilakukan sedikit perubahan. [1] Adagium ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami TRIBUNNEWS. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal … Pasal 28I Ayat 1.H. 2043, LL SETNEG : 17 HLM Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG Status Berlaku Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Bunyi Pasal 55 KUHP. Adapun alat bukti yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 28D Ayat 2.

lmnt bcahu heag oilbe seiaan lltoks fqbpy vyab updeqd hsqp neqhaj roil ztrvmy dhsoty ephxbc soidh jrnzf lwhy zhwexo pnvqro

a furuh )1( taya 21 lasaP nautnetek nagned iauses amaga nakididnep naanaskaleP )2( tayA . Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang‐undang No. Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen berjumlah dua ayat, kemudian diubah menjadi 4 ayat. Berdasarkan pasal tersebut merupakan penegasan bahwa sistem dan bentuk negara Indonesia adalah nagara kesatuan. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. 249-250) menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah "pencurian biasa", dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: Perbuatan mengambil. 20 Tahun 2001, menghendaki agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 28 TAHUN 2014TENTANGHAK CIPTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK … Pasal 20 (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja." Makna Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen berjumlah dua ayat, kemudian diubah menjadi 4 ayat. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.taykaR natarawaysumreP silejaM helo aynhunepes nakukalid nad ,taykar nagnat id halada nataluadeK .H (2017), terdapat empat kali perubahan pada UUD 1945 selama 1999-2002.oN NLT ,401 . Perubahan yang dilakukan dalam Pasal 5 UUD 1945 terjadi pada ayat 1, yakni Unsur-unsur Pasal 362 KUHP. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. . 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan … Judul. Pasal 1 di sini membahas tentang bentuk dan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sejarah Penerapan Pancasila Masa Reformasi 1998 Sampai Sekarang. 1960/No. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat - syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta Hal - hal yang … Pasal 31. Memahami bunyi pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. UUD 1945 Catatan Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang. Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebutperseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha Nomor 5 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1960 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 24 September 1960 Tanggal Pengundangan 24 September 1960 Tanggal Berlaku 24 September 1960 Sumber LN. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Pasal 31. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut, R.tubesret arakrep naitkubmep anamiagab halada ayntujnales nalaosrep ,3202/1 UU 252 lasaP nasumur ihunemem gnay anadip kadnit idajret lah malaD . Baca juga: Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda; Pasal 5 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama memiliki 2 ayat. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) … UUD 1945 Bunyi Pasal 24A Ayat 1 - 5. 104 tahun 1960) disahkan Presiden Sukarno pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Sekretaris Negara, Tamzil. Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 20 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Ayat (2) Cukup jelas. Baca juga: Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda. menyelenggarakan . Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal." Makna Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 Ilustrasi arti pasal 20 ayat 1. Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.